POJOK OPINI MAHASISWA "UMKM Bangkitkan Ekonomi Masa Pandemi"
PANDEMI virus corona di Indonesia belum kunjung reda secara total. Pandemi ini mengejutkan masyarakat di seluruh penjuru dunia, karena seluruh negara diidentifikasi terdapat kasus positif yang terus bertambah. Hal ini pun berdampak terhadap berbagai sektor. Tak terkecuali di Indonesia , pandemi ini telah berlangsung hampir tujuh bulan lamanya.
Berbagai kebijakan pun dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang diterapkan untuk membatasi aktivitas warga. Ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus covid19. Berbagai kota menerapkan kebijakan wajib menggunakan protokol kesehatan yaitu masker hingga pemberlakuan “Pembatasan Sosial Berskala Besar” atau yang lebih dikenal PSBB. Sebagai contoh di kota Surabaya menempuh kebijakan ini hingga beberapa tahap.
Hampir sebagian aktivitas masyarakat mulai terhenti, tak terkecuali kegiatan perkantoran maupun pendidikan. Saat ini kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka (daring), selain itu kegiatan perkantoran hingga kegiatan peribadatan juga dilakukan masyarakat cukup dari rumah saja. Hal ini merubah pola kehidupan masyarakat, yang mana sebelumnya dapat berlangsung secara bebas, tapi sekarang dibatasi. Pandemi ini mengakibatkan dampak yang cukup signifikan.
Dampak tersebut diantaranya penurunan produktivitas, pendapatan, maupun daya beli masyarakat. Berbagai perusahaan pun mulai mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Diantaranya dengan pengurangan pegawai secara massal. Kondisi seperti ini semakin menambah buruknya situasi masa pandemi. Dimana hampir tiap tahunnya angka pengangguran sebesar 2,2 juta orang membutuhkan lapangan kerja baru. Namun ditambah dengan adanya PHK massal, diprediksi pengangguran akan meningkat sebanyak dua kali lipat.
Hal tersebut mengakibatkan roda ekonomi negara kian melambat dan dikhawatirkan akan terjadinya krisis ekonomi. Dengan demikian, pemerintah secara sigap segera mengambil beberapa langkah pemulihan ekonomi. Diantaranya pelonggaran PSBB bagi sektor tertentu, percepatan reformasi ekonomi melalui RUU Cipta Kerja hingga bantuan sosial secara langsung (tunai non tunai). Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan cara pengembangan aktivitas masyarakat. (*)
Baca Selengkapnya di sini.
* Giovani Virza & Yunita Eka Mahasiswa S2 MM STIE Perbanas Surabaya Terbit pada Radar Surabaya Sabtu, 24 Oktober 2020
