OPINI : Gotong Royong Selamatkan Perbankan
Pandemi Covid- 19 telah memunculkan perkiraan terhadap penurunan ekonomi global di kisaran 3%-5% lahun ini saja. Ini semua imbas dari banyak negara yang melakukan social distancing hingga lockdown. International Monetary Fund (MF) menggambarkan krisis ekonomi saat ini sebagai krisis paling buruk setelah depresi besar pada 1920-an. Akibat pembatasan kegi- atan yang terjadi di China, negara-negara Asia, Eropa dan Amerika sebagai pusat perkembangan ekonomi dunia tentu bisa menghadapi masalah yang lebih besar, terutama terkait dengan logistik. Pelajaran menarik dari kasus ini adalah ke depan setiap negara perlu mulai mencari keseimbangan antara globalisasi dan berdikari alias swasembada dalam negeri. Pandemi ini membuktikan bahwa globalisasi ekonomi, global supply-chain, international cooperation dan sebagainya ternyata mengandung risiko sangat besar.
Ketergantungan pada negara lain bisa menyebab kan kondisi ekonomi suatu negara menjadi buruk juga. Keluhan pengusaha nasional karena kekurangan bahan baku impor dari China menjadi contoh buruk akibat ketergantungan. Bahkan, beberapa perusahaan mobil di Eropa dan Amerika ter paksa meliburkan karyawan, karena pasokan komponen dari China berhenti. Ke depan, perencanaan nasional untuk swasembada barang vital harus menjadi bagian dari proses pembangunan nasional. Selama ini global supply-chain diyakini begitu kuat, sehingga pemikiran tentang swasembada sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak modern. Di tengah kelemahan struktural ekonomi nasio- nal seperti defisit APBN dan defisit neraca perdagangan serta tingginya tingkat kemis kinan dan pengangguran. akibat dari krisis ini akan sangat berat. Hanya kom- ponen bangsa sendiri yang bisa menyelesaikan krisis ini. Sulit berharap ke negara lain, karena semuanya mengha- dapi masalah serupa.
Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk dijaga adalah perbankan dan industri keuangan pada umumnya.Perbankan merupakan urat nadi ekono- mi modern. Industri ini ada- lah cermin kondisi ekonomi suatu negara. Kalau kegiatan ekonomi, terutama sektor riil terganggu, perbankan juga terganggu. Kita tidak boleh membiarkan perbank- an menjadi korban pertama dari krisis ekonomi, sehingga semua pihak harus bergotong royong agar mereka tetap berfungsi di tengah krisis. Untuk itu, seluruh komponen bangsa perlu berperilaku ekonomi yang Indonesia sentris. Keadaan ekonomi saat ini akan menjadi lebih ringan ketika pemerintah, rakyat, dunia usaha, LSM, politisi dan komponen lain- nya bekerja bersama untuk menyelamatkan 'perahu Indonesia'.
Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meminta bank melakukan keberpihakan kepada konsumen dengan melakukan restrukturisasi kredit harus dilakukan secara berhati-hati serta dengan kriteria yang jelas. Kita tidak boleh menye lehkan kredit sampai sebesar lamatkan ekonomi dengan mengorbankan perbankan. Maksud POJK No.11/ POJK.03/2020 yang membo- Rp10 miliar dianggap lancar kredit. Pun ketika kredit yang direstrukturisasi masuk jika debitur masih memba- yar bunga atau pokok saja memberi ruang kepada bank untuk terbebas dari penyedi aan pencadangan kerugian kategori lancar. Ingat, aturan ini bukan untuk melegitimasi nunggak berombongan. Debitur harus sadar keti- ka krisis terjadi maka akan memicu kebangkrutan bank. Ketika bank mengalami kesulitan, fasilitas perbankan tidak bisa dinikmati lagi. Oleh karena itu, saatnya semua bergotong royong membantu agar jangan sampai perbankan hancur, karena egoisme dan moral hazard.
Deposan juga perlu terus diyakinkan bahwa keadaan saat ini harus disi meyakini bahwa perbankan kapi dengan bijaksana dan kita masih mampu mengha-dapi situasi krisis ini. Dalam kondisi ini hadir Lembaga Penjamin Simpanan (LPŠ) dengan dana siap pakai Rp123 triliun untuk berjaga jaga. Bentuk gotong royong yang cukup monumental adalah rencana merger antara Bank Banten dan Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana disampaikan OJK. Meski murni aksi kor porasi biasa tetapi langkah ini dapat dipandang sebagai wujud gotong royong đalam rangka penyehatan per- bankan. Sikap proaktif OJK atas aksi korporasi ini patut digarisbawahi sebagai upaya penguatan sistem perbank- an dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah pandemi.
Tentu saja Bank BJB tetap harus melakukan due diligence sebagaimana wajarnya pro- ses merger. Langkah pemerintah mem- bantu ekonomi pihak terdam- pak seperti golongan miskin dan pengangguran dalam bentuk penyediaan kebu- tuhan pokok sudah benar. Namun, pemerintah jangan mendorong dari sisi demand saja tetapi sisi supply juga perlu dibantu. Artinya industri-industri esensial yang menentukan survival dan daya tahan bangsa ini perlu didukung juga.
